Pedoman Pengaduan

PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

A. Sumber pengaduan :

A.1 Dari masyarakat :

   - Para pencari keadilan atau pihak berperkara;

   - Advokat;

   - Masyarakat wnum yang bukan merupakan pihak berperkara;

   - Lembaga Bantuan Hukum;

   - Lembaga Swadaya Masyarakat; atau

   - Institusi masyarakat lainnya.

A.2 Lembaga negara lain :

   - Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

   - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

   - Kepolisian Negara Republik Indonesia;

   - Kejaksaan Republik Indonesia;

   - Kantor Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia;

   - Sekretariat Negara Republik Indonesia;

   - Komisi Yudisial Republik Indonesia;

   - Komisi Pemberantasan Kompsi Republik Indonesia;

   - Ombudsman Nasional;

   - Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia;

   - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; atau

   - Lembaga negara lainnya.

A.3 Pengaduan dari internal lembaga pengadilan :

   - Internal lembaga pengadilan, yaitu pengaduan yang disampaikan oleh aparat lembaga peradilan, termasuk keluarga hakim atau pegawai.

A.4 Laporan kedinasan :

   - Laporan kedinasan ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.

A.5 Informasi dari :

   - Instansi lain;

   - Media massa;

   - Isu yang berkembang.

 

B. Pengaduan ditujukan kepada lembaga peradilan.

 

C. Proses penanganan pengaduan:

   - Pencatatan;

   - Penelaahan;

   - Penyaluran;

   - Pembentukan Tim Pemeriksa;

   - Survey pendahuluan;

   - Menyusun rencana pemeriksaan;

   - Pelaksanaan pemeriksaan.

 

D. Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

   - Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim.

   - Penyalahgunaan wewenang atau jabatan.

   - Pelanggaran sumpah jabatan.

   - Pelanggaran terhadap peraturan PNS atau peraturan disiplin militer.

   - Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral, asusila atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat.

   - Pelanggran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman.

   - Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif.

   - Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.