Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Hadiri Acara Penyerahan DIPA TA 2025 Provinsi Sulawesi Selatan
Pengadilan Tinggi Agama Makassar - Senin, 16 Desember 2024, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Dr. Hj. Hasnawati Abdullah, S.H., M.H., menghadiri acara Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2025 Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Makassar, sebagai simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 di wilayah Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa APBN terus menjadi instrumen andalan pemerintah untuk menghadapi tantangan global, termasuk ketidakpastian ekonomi akibat perang Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah, dan persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Terbukti, di tengah berbagai gejolak tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan daya tahan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2024 mencapai 4,95 persen (yoy), sementara tingkat inflasi pada November 2024 terkendali di angka 1,55 persen (yoy). Kondisi ini memberikan optimisme bagi pelaksanaan APBN 2025.
“Patut disyukuri bahwa di saat adanya risiko geopolitik, volatilitas harga komoditas, dan kenaikan suku bunga global, kita mampu menjaga kinerja perekonomian secara baik” tegas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (16/12/2024).
Kinerja ABPN dan TKD 2024 Sulawesi Selatan
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan III tahun 2024 lebih baik dibandingkan rata-rata nasional, yakni mencapai 5,08 persen (yoy), serta mengalami percepatan dibandingkan triwulan II tahun 2024 dan triwulan III tahun 2023.
Pada periode ini, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan kembali lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional setelah beberapa periode sebelumnya berada di bawah pertumbuhan nasional.
Sementara itu, realisasi belanja negara di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan hingga Jumat, 13 Desember 2024, mencapai Rp52,84 triliun, atau sekitar 90,74 persen dari pagu belanja sebesar Rp58,23 triliun.
Secara rinci, belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp22,43 triliun, atau 85,40 persen dari pagu sebesar Rp26,27 triliun, sedangkan realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp30,41 triliun, atau 95,13 persen dari total alokasi TKD sebesar Rp31,96 triliun.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja K/L dan pemerintah daerah yang telah bekerja sama serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga sinergi yang telah terjalin dengan baik.
Arahan Presiden dalam Penyerahan DIPA dan Alokasi TKD
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam sambutannya, meneruskan arahan Presiden yang disampaikan pada Penyerahan DIPA dan alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025, pada tanggal 10 Desember 2025 di Istana.
Dalam arahan tersebut, Presiden menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja negara, yaitu dengan mengurangi pemborosan serta memastikan setiap pengeluaran benar-benar difokuskan untuk kepentingan rakyat.
Selain itu, Pemerintah Pusat bersama Pimpinan Daerah diminta menjamin bahwa setiap Rupiah dari uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Presiden juga mengarahkan agar pengeluaran untuk kegiatan seremoni, kajian, dan seminar diminimalkan, sehingga anggaran dapat lebih diprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat secara langsung.(*dikutip dari https://rri.co.id/daerah/1195685/dipa-dan-tkd-telah-diserahkan-djpb-sulsel)
